REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersepakat untuk melaju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, Juli 2012 mendatang. Dalam strategi yang ada, PDIP telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Djarot Sjaeful, Jumat (16/3). Kendati demikian, pihaknya mengaku belum akan memutuskan siapa nama yang bakal diusung. "Kalau koalisi memang benar, tapi kalau nama baru akan diputuskan Senin (19/3) nanti," kata dia.
Hal itu, lanjutnya, karena sampai saat ini pembahasan dan penggodokan masih terus dilakukan internal partai. Dalam penentuannya nanti, kata dia, nama yang dipilih untuk maju pada Pemilukada haruslah yang bisa memberikan kemenangan.
Pada opsi yang ada, ungkap Djarot, nama incumbent Fauzi Bowo memang sedang ramai diperbincangkan. Bahkan, sambungnya, Fauzi Bowo juga disandingkan dengan Adang Ruchiatna sebagai wakil. Selain dua nama itu, PDIP juga memiliki opsi untuk mencalonkan Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi sebagai calon gubernur. "Selain nama-nama itu, ada juga opsi lain yang berasal dari koalisi," katanya.
Ketika disinggung waktu pendaftaran akan berakhir pada Senin (19/3) yang juga bertepatan dengan rencana pengumuman, menurut Djarot hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebab, waktu pendaftaran akan resmi berakhir pada pukul 00.01 WIB.
Pernyataan Djarot berbeda dengan ungkapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Menurut Muzani, ketika pertemuan dilakukan antara Prabowo Subianto dengan Megawati pada Kamis (15/3) malam, telah disepakati bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengusung Jokowi untuk DKI 1. "Pak Prabowo dan Ibu Mega sepakat mengajukan Jokowi," kata dia.
Pemilihan tersebut, menurut Muzani didasari oleh pertimbangan Jokowi yang mampu membawa Solo menjadi lebih baik. Selain itu, Jokowi juga dinilai sebagai pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi rakyat. Hal lainnya, lanjut dia, karena Jokowi mampu menyelesaikan masalah pasar tradisional, khususnya para. "Jokowi juga mampu mengatur masalah transportasi kota," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika