REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Adanya temuan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diduga fiktif, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menilai bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Karena itu bisa jadi akibat kesalahan input data yang tidak sempurna atau proses kependudukan yang belum sepenuhnya benar.
Anggota KPUD Pokja Pencalonan, Jamaluddin Hasyim mengatakan jangan semata-mata atas dasar kecurigaan adanya data ganda, kemudian diklaim menjadi pemilih fiktif. Karena menurut Jamal, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama yang sama bisa jadi karena proses pencatatan kependudukan di DKI Jakarta yang memang belum sempurna.
"Jadi tidak perlu dihilangkan dan dituduh fiktif begitu saja atas nama kecurigaan," ungkapnya dalam diskusi publik 'Keterbukaan Informasi pada Penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta' yang digelar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (22/5).
Walau demikian, Jamal mengakui KPUD memang tidak menafikan perlunya kewaspadaan terhadap data fiktif dan manipulatif. Seperti dalam temuan Panwaslu dan KPUD, ada beberapa nama Abu Bakar dengan NIK yang sama. Namun, ketika di tinjau ke lokasi memang nama dan NIK tersebut sama tetapi orangnya berbeda.
"Artinya orang ini tidak bisa begitu saja dieliminasi hak pilihnya atas alasan kesamaan nama dan NIK," jelas Jamal.
Karenanya, dibutuhkan verifikasi faktual atas beberapa tuduhan pihak luar mengenai adanya pemilih fiktif yang mencapai ratusan hingga jutaan pemilih.
Intinya data bermasalah KPUD sepakat, tapi tidak sebesar seperti dituduhkan. Seperti temuan dari Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I). KPUD, Jelas Jamal, meminta P3I secara bertanggung jawab menyampaikan data tersebut ke KPUD.
Mengenai masih karut marutnya pendataan DPS ini, Pengamat Politik, Siti Zuhro beranggapan ini adalah hasil dari kebobrokan pemerintah yang tidak memiliki niat politik/political will memperbaiki DPS di daerah.
Menurutnya, munculnya kabar DPS fiktif dari 900 ribu hingga 1,4 juta di DKI Jakarta, menandakan tidak adanya perbaikan dalam sistem pemilu. "Sudah jelas sejak 2007 masalah, seharusnya ada pembenahan," kata Siti dalam diskusi launching the Jakarta Institute, Senin (21/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika