REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tidak tegasnya penetapan waktu kampanye rapat umum dan lemahnya lobi lokasi kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta membuat kecewa pihak Tim sukses (timses) nomor 5, Faisal Basri-Biem Benjamin.

Pasalnya ketidaktegasan dan lemahnya lobi itu berujung pada tidak didapatnya lokasi rapat umum yang sudah direncanakan timses Faisal-Biem di di Gelora Bung Karno (GBK). Koordinator hukum dan advokasi Faisal-Biem, Reinhard Parapat mengungkapkan kekecewaannya atas ketidaktegasan waktu dari KPUD DKI tersebut.

"Menurut saya KPUD tidak tegas soal waktu, padahal sudah jauh-jauh hari kita ingatkan untuk tanggal itu agar dilakukan lobby dengan pihak pengelola GBK dengan baik," ungkap Reinhard kepada wartawan, Rabu (20/6).

Lanjut Reinhard menambahkan, padahal hasil dari survei ke GBK yang dilakukan Tim Faisal Biem, sudah disampaikan dalam rapat dua minggu lalu. Namun kenyataannya pada 7 Juli sudah dibooking oleh salah seorang kader PDIP.

"Makanya kami minta, agar KPU bisa menegosiasikan dengan jelas, agar bisa diprioritaskan kepentingan yang lebih besar, agenda rutin 5 tahunan yaitu Pemilukada DKI Jakarta," jelasnya.

Ia pun berharap, KPUD DKI segera meng-clear-kan penentuan lokasi ini dengan adanya keinginan timses dari Alex-Nono yang juga bersikukuh akan tetap menggunakan wilayah Senayan atau GBK. KPUD, jelas Rainhard, hanya meminta kepada pihak Faisal-Biem untuk mengalah tidak memakai tempat di GBK atau Senayan.

"Kita tidak mengalah, kami tetap meminta di Senayan atau GBK. Tapi kalau memang KPUD kalah dengan salah seorang anggota dari PDIP, dengan terpaksa kami akan mengunakan alternatif di dua tempat, yaitu Gedung sumantri dan lapangan pulomas," ungkapnya.

Namun Ketua KPUD DKI Pokja Kampanye, Suhartono mengungkapkan bahwa KPUD tidak punya wewenang untuk memastikan tempat kampanye rapat umum. Pihak KPUD, jelas Suhartono, hanya memfasilitasi tempat dengan memberikan tawaran pilihan. Tetapi masalah lobi dan booking tempat bukanlah, menurut Suhartono, bukanlah wewenang KPUD.

Suhartono menilai ada salah paham antara timses yang beranggapa bahwa KPUD lah yang bertanggung jawab memastikan tempat tersebut. "Masalah lobi booking dan sewa tempat bukan urusan KPUD, karena kami hanya memfasilitasi tempat saja," ujar Suhartono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika