REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan perekonomian Indonesia tidak akan tergangggu dengan ada atau tidaknya kebijakan redenominasi rupiah oleh pemerintah.
"Boleh iya boleh tidak. Diadakan boleh, tidak diadakan juga tidak mengganggu banyak," kata JK usai menjadi pembicara dalam Sarasehan Ekonomi "Menyongsong Ekonomi Indonesia 2014" di Jakarta, Rabu (12/12).
JK mengatakan kebijakan tersebut juga pernah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya. "Redenominasi itu sebenarnya mudah saja dan pernah terjadi pada 1965 kan," ujar JK.
Namun JK mengatakan perlu adanya sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan redenominasi itu. "Redonominasi itu bisa-bisa saja dilakukan walaupun cara berhitungnya kepada masyarakat harus dijelaskan," ujar JK.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan RUU redenominasi saat ini sedang dalam proses penyelesaian akhir di Kementerian Hukum dan HAM untuk segera diajukan ke DPR pada 2013 setelah sebelumnya dibahas bersama Pemerintah dan BI.
Pemerintah menjadwalkan mulai Desember 2012 sampai April 2013 akan digelar konsultasi dan sosialisasi mengenai redenominasi ke publik.
Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.