REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Dampak bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bandung mengakibatkan kerusakan infrastruktur.
Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung mengalami kerusakan baik akibat bencana banjir maupun longsor.
Akibatnya, pengguna jalan mengalami kesulitan saat melewati ruas jalan yang rusak, karena pada saat hujan, lubang jalan tidak terlihat karena tergenang air.
Di Jalan Kopo Sayati, pengendara bermotor terhambat genangan air jika terjadi hujan deras. Pasalnya, di ruas jalan tersebut mengalami genangan cukup tinggi mencapai 50 sentimeter.
Salah seorang warga di sekitar Jalan Kopo Sayati, Jajang Suherman (54), mengatakan setiap hujan besar selama dua sampai tiga jam, air pasti menggenangi ruas jalan. Ia menduga akibat saluran drainase di jalan tersebut terlampau kecil, sehingga tidak mampu mengalirkan air yang cukup banyak.
Berdasarkan data Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Bandung mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor selama tahun 2012.
Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, Agus Nuria, menyebutkan sekitar 20 persen dari 1.155,345 kilometer panjang jalan Kabupaten Bandung mengalami kerusakan akibat banjir. "Kerusakan terjadi karena bencana banjir. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung," ujarnya, Jumat (14/12).
Untuk menangani hal tersebut, pihak Bina Marga segera melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak. Untuk penanganan longsor dan banjir pada badan jalan akan dilakukan dengan anggaran Rp 1 miliar per tahun.
Selain itu, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan dengan dana sebesar Rp 10 miliar per tahun.
Dinas Bina Marga pun kini tengah melakukan inventarisasi titik rawan longsor dan titik genangan banjir pada jalan. Khusus titik genangan ada sekitar 108 titik. Jumlah tersebut akan diupayakan berkurang menjadi 20 titik hingga tahun 2015. Pengurangan titik rawan genangan banjir tersebut rencananya akan memakan anggaran sebesar Rp 70 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika