Sabtu 15 Dec 2012 16:00 WIB

Masyarakat Diminta tak Pilih Lagi Anggota DPR yang Sering Kunker

Rep: Gilang Akbar Prambadi/ Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi IV baru saja kembali dari luar negeri setelah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) selama beberapa hari. Dua Negara mereka sambangi dalam Kunker yang menelan dana anggaran sebesar Rp 1,72 miliar itu. Yakni Prancis dan Cina.

Kepentingan mereka mendatangi dua Negara tersebut adalah untuk mendapatkan acuan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang mereka bahas. Penggodokan RUU mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mereka lakukan sepanjang tahun ini menjadi alasan Kunker tersebut.

Di Prancis, para anggota DPR didampingi stafnya menghabiskan biaya sebesar Rp 1,091 miliar dan di Cina Rp 632 juta. Sepulangnya, laporan dari kegiatan kerja yang sudah mereka lakukan berhari-hari di sana hanya tertuang dalam dua halaman.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam mengaku 'takjub' dengan tingkah wakil rakyat di parlemen ini. Atas perilaku mereka, Arif mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tak kalah menakjubkannya.

"Tolong catat dan ingat-ingat wajah mereka anggota DPR yang sering Kunker ke luar negeri. Setelah hafal, nanti tahun 2014 jangan pilih lagi dia," imbuh Arif dalam sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).

Arif mengaku gerah dengan polah anggota DPR yang menghambur-hamburkan uang Negara hanya untuk mengetahui suatu hal. Padahal menurut dia, suatu hal yang dicari-cari ini sudah bisa didapatkan dari berbagai sumber yang ada, atau dengan metode hemat yang berbeda.

Dia menjelaskan, ada empat klausal alokasi yang dibebankan pada negara saat DPR melakukan Kunker, yaitu, uang tiket, uang saku, uang harian, dan uang representasi sesuai jabatan.

Tentu saja, menurutnya, jika Kunker ke luar negeri sering dilakukan, maka beban yang ditanggung negara akan semakin membengkak. Sehingga menurut dirinya, langkah untuk tidak kembali memilih anggota DPR yang sering Kunker patut dilakukan.

"Seharusnya ada kajian mengenai urgensi dari setiap Kunker yang dilakukan. Nanti masyarakat bisa menilai sendiri dan mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dianggap sering ikut Kunker-kunker yang tidak perlu," ujar dia.

Ia berujar, jika sampai masyarakat mau mengambil sikap demikian, diharapkan hal tersebut mampu menjadi kontrol bagi bagi wakil rakyat ke depannya. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement