REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan komisi IV DPR RI beberapa hari yang lalu sempat menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai, Kunker yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,72 miliar untuk menyambangi dua Negara, Prancis dan Cina ini mubazir.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Eriyantoo Nugroho, sebetulnya bukan masalah Kunker ke luar negeri yang dilakukan para anggota DPR. Terlebih Kunker tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan pedoman untuk menggodok sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal ini bisa dikatakan sah-sah saja, asalkan kata dia Kunker tersebut jelas unsur prioritas dan manfaat didalamnya.
"Kalau masih bisa dengan metoda lain yang lebih hemat, buat apa buang-buang anggaran dengan Kunker," kata dia pada sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/12).
Ia menambahkan, terlebih dalam setiap pembahasan sebuah RUU, DPR sebetulnya sudah cukup mendapatkan informasi dan keterangan yang menunjang.
Apa pasal? menurut dia dalam setiap pembahasannya, DPR selalu melibatkan pakar ataupun professor yang ahli dalam bidang yang sedang dibahas dalam setiap RUU. Misalnya perihal RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemarin dijadikan alasan DPR pergi ke Prancis dan Cina.
Maka dari itu, dirinya berpendapat, dengan langkah DPR yang sebelum Kunker memanggil sejumlah ahli, seharusnya garis besar pemahaman DPR telah cukup untuk merampungkan RUU tersebut. Hanya menurutnya, dengan segala alibi yang diberikan DPR terkait pentingnya keberangkatan mereka ke dua Negara tersebut, tentu patut dihargai.
"Tapi inilah masalahnya, setiap Kunker yang menghabiskan dan miliaran ini seolah DPR menutup akses informasi.
Sedang apa mereka di sana, kemana saja, apa yang didapat. Semua itu tidak mereka sampaikan, sehingga timbul polemik di masyarakat," jelas dia.
Untuk itulah, ia meminta kepada DPR agar membuat sebuah forum pengumuman terhadap semua kegiatan anggotanya yang menggunakan uang Negara.
Dia berujar, reaksi yang diperlihatkan masyarakat bukanlah sebuah kebencian mereka kepada DPR. Akan tetapi justru menurutnya itu adalah respon warga Negara yang meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mewakilinya di parlemen. Karena pada hakikatnya, semua yang dilakukan DPR dalam tugas kenegaraannya akan mempengaruhi nasib seluruh warga Negara Indonesia.
Oleh karena itu, pentingnya forum informasi yang perlu giat diaktifkan setiap DPR akan, sedang maupun telah berkegiatan harus segera diwujudkan.
"Ini penting, masyarakat jadi mengetahui kemana wakilnya akan pergi, dan bawa apa mereka dari sana. Jangan sampai setelah mereka berada di lokasi baru ada informasi," ujarnya.
Dari pernyataannya tersebut, yang ia khawatirkan ialah citra DPR akan terus memburuk dan masyrakat kehilangan kepercayaan pada lembaga yang sangat menentukan arah republik ini.
"Bagaimana tidak, setelah mereka sudah di sana, baru masyarakat tahu ada anggota DPR sedang Kunker. Ini masyarakat hanya bisa menghujat saja. Jika info dari awal sudah didapat, tentu kepergian mereka bisa dievaluasi lagi apakah harus atau tidak," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika