REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penolakan warga Nahdliyin Jawa Timur (Jatim) agar organisasi keagamaan mereka tidak terjerumus ke dalam politik praktis semakin kuat. 

Keinginan itu terus disuarakan kader intelektual muda Nahdatul Ulama (NU) serta para ulama yang menamakan dirinya Gerakan Penyelamat NU (GPNU) dan Forum Peduli Khittah NU (FPKNU).

Sekretaris FPKNU, KH Fahrur Rozi mengatakan, khittah NU untuk tidak berpolitik praktis harus dijalankan oleh semua pengurus, termasuk di Jatim. 

“Kami para Ulama tidak mau NU di Jatim ini kembali masuk dalam pusaran politik di pilgub mendatang,” ujarnya dalam dialog NU di Pusaran Pilgub Jatim, Senin (17/12).

Fahrur mengungkapkan keresahan para ulama di Jatim ketika NU selalu menjadi komoditas jelang momen politik. 

Apalagi, setelah PWNU Jatim berencana mengerucutkan nama dan mengusung satu kader yang mendapat persetujuan untuk ikut serta di Pilgub mendatang. “Ini sama saja PWNU mengajak nahdliyin kembali ke pusaran politik,” katanya.

Ketua GPNU M Khoirul Rijal menambahkan, NU memberikan kebebasan kepada Nahdliyin menentukan pilihannya. Itu yang membuat NU menjadi kekuatan masyarakat sipil yang independen.

“Karenanya saling dukung mendukung pada salah satu kandidat di pilgub Jatim bukanlah cara bijak yang dilakukan pengurus NU,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika