REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Kamis (29/11) akhirnya mengakui peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau nonanggota.
Berdasarkan hasil voting, Palestina mendapat dukungan mayoritas sebesar 138 anggota Majelis Umum PBB.
Sementara itu, hanya sembilan negara anggota yang menolak dan 41 anggota lainnya memilih abstain.
Dengan status barunya ini, Palestina dapat bergabung dalam organisasi PBB serta terlibat dalam perjanjian internasional. Ini bisa menjadi langkah maju guna mengupayakan jalur diplomasi mewujudkan kemerdekaan negaranya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai peningkatan status ini bisa menjadi napas baru menuju negosiasi damai dengan Israel.
''Usaha kami ini tidak untuk mengakhiri proses negosiasi, melainkan bertujuan mencoba napas baru untuk perundingan dan peletakan fondasi kuat acuan sesuai kerangka resolusi internasional yang sesuai,'' katanya seperti dikutip AFP.
Bagi Israel, status ini bukan berarti ada pengakuan terhadap Negara Palestina. Negara zionis ini balik menuduh upaya tersebut dapat memicu terhenti bahkan rusaknya peta jalan damai keduanya. Penolakan Israel atas resolusi ini juga didukung sekutunya seperti Kanada dan AS.
Respons AS
Amerika Serikat sepertinya tak rela atas keputusan PBB yang memberikan status negara peninjau kepada Palestina. Negeri Paman Sam memperingatkan keputusan PBB itu akan menciptakan hambatan-hambatan pada perdamaian antara Palestina dan Israel.
"Resolusi hari ini disesalkan dan kontra-produktif yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan lebih jauh dalam menuju perdamaian," kata Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, dalam sidang Majelis Umum PBB setelah keputusan bersejarah itu.
Rice menganggap resolusi itu tidak punya arti penting, hanya simbolis. "Pengumuman-pengumuman hari ini akan segera pudar dan rakyat Palestina akan bangun besok menemukan kehidupan mereka tidak banyak berubah, kecuali menurunnya prospek-prospek perdamaian," ujarnya.
Berbicara secara terpisah di Washington, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, mengecam keputusan itu. "Peningkatan status Palestina akan menimbulkan hambatan-hambatan lebih jauh menuju perdamaian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika