REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sejak 10 November 2012. Pasien KJS di rumah sakit dan puskemas meningkat antara 50 hingga 70 persen per hari.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham mengatakan Pemprov DKI Jakarta terburu-buru meluncurkan KJS sebelum menyiapkan segala sesuatu seperti sistem maupun SDM. KJS menggunakan APBD 2012. ''Sistem tidak baik kalau SDM tidak cukup,'' ujarnya.

Menurutnya, gubernur harus meluncurkan KJS bukan hanya sosialisasi tapi lapangan belum siap. Karena itu, DPRD akan melakukan rapat komisi bersama SKPD untuk mendalami kesiapan SDM maupun pelayanan agar tidak sampai macet. Ia menilai dokter terkesan asal melayani akibat kunjungan pasien yang meningkat.

Selain tenaga medis, Igo mencontohkan,  kunjungan pasien harus diverifikasi semua agar bisa dilakukan pengklaiman. Sementara, tenaga di UPT hanya 90 orang sehingga bisa terlambat melakukan pembayaran tiga hingga empat bulan.

Menurut Igo, setelah rumah sakit melayani harus segera dibayar oleh Dinas Kesehatan. Dia menilai ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Selain itu, Igo mengatakan KJS bukan dan belum menjadi program gubernur baru tapi sama dengan program GPK Gakin. Sebab, regulasi, sistem, dan APBD masih sama seperti sebelumnya. Menurutnya, KJS merupakan gabungan Kartu Gakin dan SKTM. Namun, dia mengaku ada perbaikan sistem yakni sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang ditunjuk.

Igo mengatakan agenda strategis yang harus menjadi agenda gubernur seperti promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Menurutnya, tahun 2013 gubernur harus melakukan kerja konkret, riil, dan strategis bukan agenda popular. ''Perbaikan sistem verifikasi dan SDM,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika