REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengawas Pemilu dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima hibah pendanaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah tersebut sebanyak Rp 646,4 miliar.
"Dana tersebut akan dipakai untuk beragam kebutuhan seperti sosialisasi, transportasi, pengawasan dan pengamanan pesta rakyat Sumatera Utara (Sumut), yang rencananya diselenggarakan pada Rabu 7 Maret 2013," kata Pelaksana tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (22/1).
Penandatanganan Naskah Hibah dilakukan oleh Gatot bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution, dan Ketua Panwaslu Sumut David Susanto.
Sementara itu hadir sebagai saksi proses tersebut adalah Sekda Pemprov Sumut H Nurdin Lubis, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Bowo Budiarto, Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi, Ketua DPRD Sumut H Saleh Ban gun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan perwakilan partai politik peserta Pilgub Sumut 2013.
Gatot mengatakan, total dana hibah yang dipersiapkan Pemerintah Provinsi Sumut melalui APBD 2012 dan APBD 2013 adalah sekitar Rp 646,4 miliar. "Angka tersebut sangat besar, karena itu kami harapkan semua pihak bertanggung jawab terhadap pemakaian uang rakyat tersebut," ujarnya.
Gatot merinci setiap anggaran yang akan menjadi operasional pelaksanaan pesta rakyat pada 7 Maret 2013. Untuk sumber dana APBD 2012 akan diserahkan kepada KPU sebanyak Rp 150 miliar, dan Panwaslu sebanyak Rp 36,1 miliar.
Sementara itu, sumber dana APDB 2013 akan diperuntukan juga bagi KPU sekitar Rp 332,58 miliar, Panwaslu Rp 40,66 miliar dan Polda Sumut sebesar Rp 87 miliar selaku koordinator keamanan pelaksana Pilgub Sumut 2013.
Gatot mengingatkan agar penerima dana rakyat harus menjaga amanah. Pelaksana kegiatan pilgub, tambah Gatot, yaitu KPU harus bisa menjadikan kegiatan ini benar-benar pesta rakyat yang bisa menghasilkan pemimpin Sumut.
"Kegiatan pilgub ini harus menjadi success story bagi Sumut untuk mendapatkan pemimpin terbaik bagi Sumut," ucap dia.
Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution berjanji akan melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut. Ia tidak memungkiri proses demokrasi membutuhkan dana besar saat sepakat mengadakan pilkada.
"Dana besar tersebut bagian dari komitmen yang harus dimanfaatkan secara positif bagi pembangunan Sumut. Kami akan meminta pendampingan dan konsultasi kepada KPK bagaimana tata kelola keuangan agar semuanya berjalan lancar dan sesuai aturan" kata Irham.
Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dalam sambutannya menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap dana operasional yang diamanatkan kepada institusinya.
Bahkan, secara tegas dia menyatakan kesiapan untuk mengelola dana sebesar Rp 87 miliar untuk dua putaran. "Kami akan bertanggungjawab terhadap uang rakyat itu. Saya mohon diawasi dan dana tersebut akan kami siapkan untuk dua putaran," ujarnya.
Wisjnu menghimbau semua pihak tetap menjaga situasi Sumut kondusif terkait pilgub ini. "Jangan melakukan tindakan anarkis karena akan merugikan diri kita sendiri di Sumut," kata Wisjnu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika