REPUBLIKA.CO.ID, Ketegasan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, tidak berhenti dengan hanya mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara, Kusnindar, yang dinilai tidak mampu mengelola rusun dengan baik. Basuki juga membidik satu oknum PNS DKI yang dicurigai mempermainkan warga dengan menarik sejumlah dana kepada warga yang ingin menempati Rusun Marunda.

"Ini kita curiga ada 1 kepala seksi lagi main, dia di bagian rusun juga," ungkap Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Basuki, ada laporan dari warga yang menyebutkan oknum tersebut memungut dana untuk mendapatkan rusun, dan hal itu cukup memberatkan warga. "Dari laporan masyarakat dia menarik Rp 15-25 juta untuk mendapatkan rusun," ucapnya.

Bahkan, lanjut Basuki, saat dilakukan inspeksi oknum tersebut sempat menghalangi. "Makanya dari 100 unit yang ada katanya sudah penuh, padahal itu yang dijual. Dia tidak kasih saya datang, tidak mau buka awalnya. Tapi saya suruh buka," tutur Basuki.

Basuki mengatakan, dari data yang didapatnya 50 persen jumlah rusun tidak sesuai peruntukannya. Sehingga akan terus dipantau kinerja pejabat-pejabat yang terkait dengan rusun. "Kalau dari data 50 persen tidak sesuai dengan peruntukan, makanya sekarang bersihkan pelan-pelan. Masak tangkap orang yang sudah pensiun, kepala seksi kalau ada yang main akan kita ganti," tegasnya.

Hal inilah yang membuat dirinya mendorong lelang jabatan untuk tingkatan kepala. Sebab, dengan proses seleksi yang ketat di tingkat atas, diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik di bawahnya. "Karena bawahan tidak berani melawan. Kalau atasnya lurus bawahnya lurus juga. Sekarang semua bisa SMS saya, bisa melaporkan kepalanya kalau tidak benar," tandas Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika