REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mengatasi krisis di Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja berbagi kekuasaan dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Khususnya terkait dengan penentuan kebijakan partai.
Pengamat politik UGM, Ary Dwipayana, mengatakan cara ini merupakan salah satu solusi terbaik yang bisa diambil SBY. Misalnya, dengan meminta Anas agar dewan pembina diberi kewenangan menentukan caleg.
"SBY bisa membatasi kewenangan Anas dalam menentukan caleg. Strategi kampanye ditetapkan wanbin. Tapi, apakah Anas mau?" katanya, Jumat (8/2).
Cara kedua, lanjut Ary, dengan melengserkan Anas dari kursi ketua umum. Namun, jika cara ini dipilih, soliditas partai pendukung pemerintah tersebut bakal terganggu. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik menjelang Pemilu 2014.
Hal ini, ujar Ary, lantaran sebagian besar pengurus DPP dan DPD di daerah berasal dari faksi Anas. "Karena resistansi di tingkat bawah cukup kuat," ujarnya.
Dua cara ini, menurut Ary, merupakan solusi terbaik. Meskipun begitu, ia menyayangkan ketergantungan Demokrat kepada sosok SBY. Ini semakin memperlihatkan karakter Demokrat yang belum bisa menjadi partai modern.
Kader Demokrat, ujar dia, masih memitoskan SBY sebagai figur yang serbabisa.
"Kalau SBY turun tangan malah membuat Demokrat semakin tidak jelas. Seolah-olah SBY bisa melakukan apa saja," katanya.