REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menegaskan bahwa tidak terjadi pengambilalihan posisi dan wewenang Ketua Umum Anas Urbaningrum. Penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat bukan bermaksud untuk melucuti wewenang Anas sebagai pimpinan partai.

"Kasihan Mas Anas, orang ga bersalah digebukin terus," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Majelis Tinggi turun tangan, lanjut Marzuki, karena beban Anas sebagai ketua umum sangat berat. Apalagi kondisi Anas yang selalu diserang oleh banyak pihak yang selalu mengaitkannya dengan persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Setiap hari, menurut Ketua DPR itu, Anas selalu diserang oleh banyak media. Padahal belum ada fakta hukum terhadap Anas.

"Tapi kalau orang ga bersalah, digebukin terus, pagi, siang, malam. Ini ada konspirasi kalau begini, makanya kami lakukan penyelamatan bersama-sama," ujar Marzuki.

Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, agar Anas berkosentrasi pada masalah hukumnya, menurut Marzuki bukan ditujukan untuk menonaktifkan Anas sebagai ketum. Pernyataan banyak pihak yang terus meneriaki Anas turut terlibat korupsi, jika tidak direspon dikhawatirkan SBY akan menimbulkan pembenaran. 

"Kalau enggak direspon, lama-lama jadi pembenaran. Makanya Pak SBY merespon dengan cara aktif seperti itu, agar tidak terjadi pembenaran," kata Marzuki.

Penyelamatan bersama oleh majelis tinggi, disebutnya, malah bermaksud untuk meringankan beban Anas. Sehingga jika diserang oleh banyak pihak, majelis tinggi partai akan ikut mendampingi. Karena ketua umum merupakan posisi yang sentral.

Ditegaskan Marzuki, posisi Anas Urbaningrum tetap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Meski segala urusan partai sejak Jumat (8/2) kemarin, akan diputuskan bersama-sama oleh majelis tinggi partai. 

"Tidak ada pelaksana tugas (PLT) ketum. Penandatanganan daftar caleg tetap dilakukan ketum," ujar Marzuki. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika