REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak menganggap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlebihan dalam mengurusi Partai Demokrat. Pasalnya, SBY dianggap lebih banyak menghabiskan waktunya untuk partai dan terkesan membonsai kewenangan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
Namun bagi Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, langkah SBY masih dalam tahap normal. Sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat, kata dia, sudah sepantasnya SBY mengambil alih langkah penyelamatan partai.
Apalagi urusan partai itu dilakukan pada jam di luar kerja, di kediamannya, dan menggunakan jas formal partai. "Masih proporsional," ujar Anies di acara peluncuran buku Teten Masduki di Jakarta, Selasa (12/2).
Hanya dia memberi catatan, kalau dalam waktu ke depan masih mengurusi partai, kata dia, SBY memang kesimpulannya lebih memperhatikan Demokrat daripada pemerintahan. Hanya saja, dia mengingatkan, setelah turun tangan melakukan penyelamatan partai, pada keesokan harinya sudah menjalankan tugas kenegaraan.
Sehingga tidak ada yang salah dengan kebijakan SBY membagi waktunya untuk kepentingan partai dan pemerintahan selama berada di waktu dan tempat yang tepat. "Saya melihat normal di saat krisis, sebagai pilar Demokrat yang harus dilakukan ketika ada masalah harus turun tangan," kata Anies.
Dia balik mempertanyakan mengapa instruksi SBY agar kader yang terjerat kasus untuk lebih fokus mengurusi persoalan hukumnya malah tidak ditindaklanjuti. Jika hal itu terjadi maka justru dunia perpolitikan Tanah Air semakin rendah.
Pasalnya, pejabat atau pimpinan partai baru menyerahkan tampuk kekuasaannya ketika berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka, kata Anies, mereka akan mempertahankan jabatannya sekuat mungkin.
"Rendah sekali, standar kepatutan dan kepantasan jadi pemimpin itu, jadi tersangka dulu alias konangan (ketahuan korupsi), baru mundur," katanya.
Harusnya, dia melanjutkan, cermin perilaku itu tidak bisa dibenarkan. Karena itu, Anies memprediksi beberapa tahun ke depan, dunia perpolitikan Indonesia akan menurunkan standar kepatutan dengan berstatus tersangka dulu seorang pejabat baru meletakkan jabatannya. "Mereka tak pantas menjadi pemimpin, pesan itu yang harus disampaikan," tandas Anies.
