REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Pemimpin partai Islam moderat Ennahda, Rached Ghannouchi, mengatakan pembentukan pemerintah persatuan nasional baru Tunisia kini semakin dekat. Pemerintahan ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis politik yang kini melanda Tunisia.
Ghannouchi mengatakan, pemerintahan baru diharapkan akan diumumkan dalam waktu dua atau tiga hari. ’’Kami berada di jalan menuju pemahaman. Kami sedang bergerak ke arah pembentukan pemerintahan persatuan nasional,’’ katanya.
Pernyataan Ghannouchi terbaru menunjukkan Ennahda memiliki alternatif sendiri yang tetap mengendalikan kementerian-kementerian penting, seperti dalam negeri, urusan luar negeri, dan keadilan. Tapi, Ghannouchi menunjukkan isyarat untuk melepaskan beberapa menteri.
Setelah mantan presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali mundur pada 14 Januari 2011, hasil pemilu membuat partai Ennahda menguasai kabinet Tunisia.
Pembunuhan oposisi Chokri Belaid, Rabu (6/2) lalu membuat kondisi Tunisia memanas. Partai-partai oposisi Tunisia diserang oleh preman. Pembunuhan Belaid adalah puncak dari kekerasan politik yang meningkat di Tunisia. Belum ada informasi tentang siapa yang mungkin berada di balik pembunuhan itu.
‘’Kami mengutuk kejahatan, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap revolusi kita, persatuan nasional kita,’’ tegas Ghannouchi. Ghannouchi menambahkan, ini merupakan bahaya nyata untuk stabilitas (Tunisia).
Untuk mengatasi situasi yang memanas, Perdana Menteri Tunisia, Hamadi Jebali, yang juga dari Ennahda, menawarkan pemerintah teknokrat. Jebali juga menyatakan bahwa jika pemerintah kabinet tidak menerima usulan itu, dia akan mengundurkan diri.
Langkah Jebali dielu-elukan oleh oposisi, namun ditolak oleh partainya sendiri yang notabene menguasai kabinet pemerintahan Tunisia. ’’Sebuah pemerintahan teknokrat tidak memiliki masa depan jadi partai menolak inisiatif ini,’’ kata Ghannouchi.
Ghannouchi mengeklaim, Jebali kini mengurungkan rencananya dan mengikuti rencana partai Ennahda. Tapi kantor Jebali tak bisa mengkonfirmasi pernyataan Ghannouchi bahwa pilihan pemerintah teknokrat telah ditinggalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika