REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -– Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan melarang semua reklame billboard. Ke depan, tak akan ada lagi ijin baru yang dikeluarkan untuk billboard.

"Kita mau setop, tidak ada izin baru," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (13/3). 

Ahok mengatakan reklame yang ada saat ini tinggal menghabiskan masa kontrak. Sehingga, jika kontrak sudah habis tidak akan diperpanjang. Jika perusahaan ingin memasang iklan bisa dilakukan di bus. 

Menurutnya, salah satu alasan pelarangan karena billboard yang ada mengganggu lahan. Misalnya yang ada di Latuharhary yang menggerus tanggul. Sehingga, menggerus pondasi dan menjebol tanggul. 

Ia juga mengomentari pemasukan pajak iklan billboard yang mencapai Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar. Menurutnya, lebih baik pajak itu diganti untuk menyumbang seribu transjakarta articulated. 

"Itu lebih besar," kata dia.

Untuk pemilu 2014, ia sudah menyiapkan media iklan light emitting diode (LED) yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis. Misalnya, di bus.

Ia mengatakan, bisa saja pemasangan iklan di LED digratiskan bila diperlukan. Jadi, tim kampanye partai politik hanya menyiapkan filmnya dan akan ditayangkan gratis. 

Dia mencontohkan seperti yang ada di Taman Anggrek maupun Gardu Senayan. Dengan begitu, maka partai dilarang menempel alat peraga kampanye di semua tempat. 

Penataan ini akan segera dilakukan setelah pemerintah provinsi bertemu dengan para pengusaha iklan. Pertemuan ini penting, kata dia, mengingat pengusaha iklan yang akan membuat investasi. Karena, dari sisi pemerintah berharap layanan itu dapat berjalan secara gratis. 

Pemprov akan mengambil keuntungan dari pemasangan jaringan fiber optic. Dengan sistem ini, diharapkan Jakarta akan menjadi smart city. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika