REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN) Laurent Bahang Dama menilai konflik internal yang timbul dalam partai politik sebagian besar bersumber dari ideologi dan organisasi.
"Kalau Ideologi, sekarang sudah banyak irisannya, sehingga tidak terlalu jelas perbedaannya. Jadi biasanya bersumber pada organisasi, seperti dalam permusyawaratan, kongres, pemilihan ketua umum dan pengurus, penempatan jabatan dan lainnya," terang Laurent.
Hal itu disampaikan dia dalam konferensi pers bertajuk 'Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik' di Gedung Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Jakarta, Kamis (14/2).
Laurent menambahkan konflik internal tersebut mencapai puncaknya ketika bursa Pemilu 2014. "Pada saat pencalegan, biasanya pasti terjadi konflik, posisi ketua umum dan sekretaris jenderal yang memperebutkan nomor urut," katanya.
Setelah terpilih pun, dia mengatakan, konflik internal tersebut tidak bisa terhindarkan, terutama dalam penempatan badan legislatif dan eksekutif. "Begitu sudah mencapai hasil dan terpilih, pasti terjadi lagi konflik ketika penempatan kader pada legislatif atau eksekutif," katanya.
Dia juga tidak menampik jika sebagian besar parpol masih bersistem oligarki daripada demokrasi. "Oligarki ini adanya kewenangan besar yang dimiliki kader tertentu dalam parpol. Bagaimana sistem demokrasi kita berjalan dengan baik, kalau masih ada yang merasa pemilik saham terbesar merupakan yang paling berkuasa dalam parpol. Ini akan menimbulkan konflik," katanya.
Laurent juga mengakui modal merupakan faktor pemicu konflik internal parpol dalam praktik oligarki. "Pasti ada dominasi penyumbang modal dalam parpol. Mestinya, idealisme tidak dikuasai pemilik modal untuk menetapkan siapa yang di eksekutif maupun legislatif. Itu kan karena kepentingan," katanya.
Dia juga menyebutkan adanya penyimpangan-penyimpangan, seperti urusan bisnis yang dibwa ke ranah politik.
"Kadang-kadang, urusan bisnis menjadi keputusan politik yang menentukan arah kemana dia berjalan. Selain itu, belanja partai juga dimanfaatkan bagi pemilik modal karena tidak dibiayai, berbeda dengan sumbangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika