REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Penandatanganan pakta integritas pengurus Partai Demokrat dinilai tidak akan mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap partai pimpinan Anas Urbaningrum tersebut.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Jambi, Zarkasi MH menuturkan harus diakui sebagian masyarakat sudah terlanjur memberikan nilai negatif terhadap Demokrat karena masalah hukum yang menyeret pengurus dan kader partai Demokrat.
Namun menurut Zarkasi, penandatanganan pakta integritas itu perlu dilakukan sebagai bagian dari strategi pencitraan partai yang dimainkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis untuk kepentingan partainya ke depan.
Zarkasi berpendapat penandatanganan fakta integritas tidak akan berpengaruh signifikan. Namun itu perlu dilakukan sebagai bagian dari pencitraan," katanya saat diminta tanggapannya di Jambi, Jumat (15/2).
Disebutkan Zarkasi, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader partai itu cukup berdampak negatif, terutama terkait pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 mendatang.
Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Counsulting (SMRC). Suara PD turun sampai delapan persen, sementara Partai Golkar di atas dan PDI Perjuangan stabil.
Langkah-langkah strategis memang harus dilakukan Demokrat jika ingin partainya kembali dipercaya masyarakat. Apalagi Ketum Demokrat Anas Urbaningrum terindikasi tersangkut masalah hukum, sehingga cukup sulit bagi Demokrat.
Adanya pengendalian partai yang dilakukan SBY dinilai cukup tepat, sebab kekuatan ada pada Anas Urbaningrum dan juga pada SBY.
Di satu sisi Anas punya kekuatan, sehingga internal partai sulit untuk melakukan upaya ke arah itu. Menurutnya pengendalian Majelis Tinggi cukup tepat. "Sudah seharusnya mereka melakukan evaluasi dan melakukan upaya pencitraan," tegas Zarkasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika