REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah menjadi rahasia umum para pejabat publik di Indonesia sangat sedikit yang bisa memberikan keteladanan seperti Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad atau Presiden Mesir, Muhammad Mursi.

Salah satunya adalah Sekjen Partai Demokrat, putra bungsu Presiden SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang kepergok wartawan menandatangani absen sidang paripurna tanpa mengikuti jalannya rapat paripurna. Padahal, sebagai kader Partai Demokrat, ia baru saja menandatangani pakta integritas yang dibacakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tapi Ibas malah melanggarnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS, Indra berpendapat masyarakat akan menilai seperti apa kualitas yang ditunjukan Ibas.

Seharusnya, sebagai seorang pejabat publik, Ibas berada di posisi paling depan untuk memberikan keteladanan kepada rakyat. “Bukan mencontohkan yang tidak sesuai,” katanya saat berbincang dengan ROL, Rabu (13/2).

Sidang Paripurna digelar di Gedung DPR, Selasa (12/2) kemarin. Agenda dalam sidang itu adalah pengambilan keputusan RUU Pencegahan Tindak Pindana Terorisme dan RUU Inisiatif tentang Keperawatan menjadi RUU Inisiatif DPR.

Sebelum rapat dimulai, Ibas datang bersama sejumlah pengawal melalui lift di Gedung Nusantara II kompleks parlemen. Padahal, biasanya anggota Dewan yang hadir ke ruang paripurna akan naik melalui eskalator lalu mengisi absensi manual dan absensi sidik jari.

Namun, Ibas hanya mengisi absensi manual yang disodorkan seorang ajudannya. Setelah mengisi absensi manual, Ibas lalu meninggalkan ruang paripurna melalui tangga darurat. Hingga berakhirnya sidang paripurna, Ibas tak kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika