REPUBLIKA.CO.ID,  MOSKOW -- Pemerintah Cina dan Rusia sepakat menolak semua intervensi militer atas aktivitas nuklir di Korea Utara.

Kedua negara akan memveto semua kebijakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengarah pada niatan tersebut.

Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi mengatakan, poros Moskow - Beijing setuju dengan pemberian sanksi baru terhadap Korut. Akan tetapi, mereka menolak keras jika Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya memilih opsi militer terhadap rezim di Pyongyang.

''Kami menentang uji nuklir Korut. Tapi harus ada solusi damai di Semenanjung (Korea),'' kata Jiechi saat bertandang ke Moskow, Jumat (22/2), seperti dilansir Reuters dihari yang sama.

Menurut dia, DK-PBB harus meredam bentuk konfrontasi berbahaya antara dua Korea. Pemerintahan Kim Jong-un marah atas sanksi baru DK-PBB lantaran melakukan uji coba roket jarak jauhnya akhit tahun lalu. ''Tindakan DK-PBB harus mengarah ke perdamaian,'' kata Lavrov, 

Pyongyang mengancam akan menghujuani AS dengan bom atom karena menjadi kordinator pemberian sanksi yang keluar Januari 2013. Pyongyang juga mengancam akan melumat Korsel dengan serangan militer karena ikut-ikutan mendukung sanksi tersebut.

Ancaman kali ini tidak main-main. Hal itu dibuktikan Korut dengan kembali menguji coba roket jauh berhulu nuklirnya pada awal Februari. PBB kembali mengecam tindakan tersebut. Washington dan Seoul merapatkan barisan dan berikrar akan saling membantu jika ancaman Korut terjadi.

AS juga mengaktifkan sistem pertahanannya di basis-basis militernya di luar negeri.Sementara Seoul menyatakan siaga perang dengan menguji coba roket kendalinya di Semenanjung Korea. ''Tindakan DK-PBB harus mengarah ke perdamaian,'' kata Lavrov, Jumat (22/2). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika