REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam menguji sebuah Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dibatasi waktu. Hal inilah yang terkadang menimbulkan masalah karena UU menyangkut kepentingan masyarakat.

Mantan Hakim MK, Prof Laica Marzuki menilai tidak adanya batas waktu pengujian suatu UU oleh MK seringkali membuat kebingungan masyarakat terkait UU yang diajukan uji materil. Terlebih UU yang tengah diujikan menyangkut regulasi yang mendesak seperti UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) No 23 Tahun 2011.

Sebab itu, Laica menilai harus ada perjuangan melalui Legislatif untuk mengkaji lama pengujian suatu UU. Dalam menguji sebuah UU, MK harusnya diberi batas waktu. "Setelah sekian lama, UU yang diuji harus diputus," kata Prof. Laica saat seminar Undang-Undang Zakat di Jakarta, Kamis (28/3).

Laica menambahkan, kasus UU yang belum diputus sejak diajukan dalam Judicial Review ke MK dialami oleh UUPZ. Terhitung, sudah lima bulan sejak diajukan, belum ada titik terang pada gugatan sejumlah pihak dengan keberadaan UUPZ ini. Padahal, UU ini sangat ditunggu umat muslim karena menyangkut rukun Islam, yaitu zakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika