Senin 01 Apr 2013 16:05 WIB

'Rangkap Jabatan SBY Ganggu Pemerintahan'

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Karta Raharja Ucu
  Ketua Umum DPP Partai Demokrat terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato politik dalam Kongres Luar Biasa di Sanur,Denpasar,Sabtu(30/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato politik dalam Kongres Luar Biasa di Sanur,Denpasar,Sabtu(30/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY semestinya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai. Sebab banyak persoalan bangsa dan negara yang menuntut perhatian lebih dari presiden.

“Banyak hal yang mesti menjadi fokus presiden,” kata anggota Komisi II FPDIP, Arif Wibowo kepada ROL, Senin (1/4).

Rangkap jabatan presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, adalah hal yang lazim terjadi di Indonesia. Namun, Arif berpendapat persoalan yang dihadapi SBY di pemerintahan dan di Partai Demokrat cukup berat.

Arif khawatir SBY sebagai Ketum Demokrat kehilangan fokus kerja di bidang pemerintahan. “Masalahnya banyak hal yang menjadi fokus pemerintah,” ujarnya.

Idealnya seorang presiden tidak harus menjabat ketum partai. Arif menyatakan perlu ada pengaturan melalui undang-undang mengenai hal tersebut. Namun untuk saat ini Arif menyatakan larangan rangkap jabatan belum terlalu urgen untuk diterapkan. “Bila demokrasi kita sudah lebih baik,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement