REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani berharap agar pemerintah bersikap tegas terhadap hal-hal yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti kembali munculnya bendera dengan lambang gerakan separatis Aceh.

"Kami berharap, tak ada bendera lain. Yang berkibar hanya merah putih, kalau ada bendera lain pemerintah harus tindak tegas," kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).

Bendera dengan lambang mirip simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menurut Puan, harus segera ditindak pemerintah. Karena kekeliruan pemerintah dalam memberi kebebasan kepada rakyat Aceh. Untuk mengibarkan bendera secara bebas. 

Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah mengesahkan Qanun 3/3013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun qanun itu dinilai bertentangan dengan PP 77/2007.

Karena lambang bendera Aceh mirip dengan lambang bendera GAM. Padahal, dalam PP tersebut dikatakan lambang daerah tidak boleh memuat hal-hal yang berkaitan dan mengambarkan, melambangkan, atau memakai lambang separatis.

Karena itu, pemerintah pusat meminta untuk dilakukan evaluasi. Serta meminta Pemda Aceh dan DPR Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap isi qanun dan menyesuaikannya dengan evaluasi dari Kemendagri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika