REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan lembaga pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Komite Etik yang permanen dianggap perlu untuk mengawasi pimpinan KPK.

Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyetujui untuk dibentuknya lembaga pengawas yang permanen. "Saya setuju ada Komite Etik yang permanen," kata Abdullah yang dihubungi Republika, Kamis (4/4).

Akan tetapi Abdullah memiliki dua solusi sebelum dibentuknya lembaga pengawas seperti Komite Etik yang permanen. Solusi alternatif yang pertama, KPK harus mendayagunakan Pengawas Internal (PI) dengan meningkatkannya menjadi sebuah kedeputian khusus.

Dengan menjadi Deputi tersendiri, PI memiliki kewenangan lebih luas untuk mengawasi dan memeriksa pejabat dan pegawai, termasuk pimpinan KPK.

Solusi alternatif kedua dengan meningkatkan kewenangan Penasihat KPK. Sehingga saran dan pertimbangan dari Penasihat KPK mengikat pegawai dan harus mendapatkan prioritas utama pimpinan KPK.

Jika kedua solusi alternatif tersebut tidak dapat dilakukan KPK, maka dia setuju jika dibentuk lembaga pengawas seperti Komite Etik secara permanen. Tentunya anggota tetap dari Komite Etik harus dipilih dengan rekam jejak yang bersih dan independen.

"Anggota Komite Etik yang permanen adalah tokoh masyarakat yang anti korupsi, punya track record bersih, independen dan sudah selesai dengan urusan pribadinya," tegas anggota Komite Etik ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika