REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan contra flow dinilai percuma. Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna berpendapat contra flow hanya mengurai kemacetan di jalan tol saja.
"Coba lihat jalur arterinya, sama saja macetnya," sebut Yayat di Jakarta, Rabu (10/4).
Pengamat dari Universitas Trisakti Jakarta itu mengatakan, seharusnya pemerintah khususnya Pemprov DKI bertanggung jawab mengurai kemacetan. Contra flow, menurut Yayat adalah imbas dari ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah kemacetan yang sudah kronis.
Ia juga menyindir soal sayembara pemerintah yang bakal memberikan sejumlah uang bagi siapa yang memiliki konsep mengatasi kemacetan. Padahal, Pemprov DKI juga ragu menerapkan beberapa konsep yang pernah dilakukan. Menurut Yayat, keraguan itu akibat tidak kompaknya antarinstansi.
Seharusnya, masih kata Yaya, pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program penguraian kemacetan. "Ada inkonsistensi antara pemerintah," kata Yayat mengakhiri.
