REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Rencana Presiden Prancis, Francois Hollande, memberlakukan larangan jilbab mengkhawatirkan komunitas Muslim. Pasalnya, aturan itu dianggap mengekang kebebasan Muslim melaksanakan ajaran agama. 

"Kami telah memperingatkan dampak dari paksaan pembatasan terkait jilbab. Ini masalah kebebasan beragama," kata Presiden Dewan Iman Islam Prancis (CMF), Mohammed Moussaoui, seperti dikutip Al-Arabiya, Jumat (12/4).  

Menurut Moussaoui, sebagai negara demokratis Prancis seharusnya menghindari kebijakan provokasi. Jadi, harus ada keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban.

Anggota Partai Sosialis, Oliver Four, mengungkap aturan itu jangan diartikan Prancis tidak menerima kehadiran Prancis. Justru Prancis mengakui keberadaan Muslim. 

"Namun, saya menyetujui kebijakan apa yang diambil Presiden," katanya.

Data yang dipublikasikan Prosiding National Academy of Sciences menyebutkan warga Muslim di Prancis masih terus menghadapi diskriminasi di berbagai aspek. Misalkan di dunia kerja, dibandingkan rekan-rekan mereka yang non-Muslim, pemeluk Islam mendapatkan intimidasi dan diskriminasi 2,5 kali lipat lebih banyak dari mereka.

Profesor ilmu politik, David Laitin, mengatakan agama saat ini tengah menjadi sumber diskriminasi di Prancis. Sayangnya, hal ini yang tidak dipahami masyarakat Prancis. 

"Tanpa informasi itu tidak mungkin bisa dipahami atau memperbaiki situasi dengan baik bahwa ada beberapa orang sedang didiskriminasi," ujar Laitin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika