REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memberi 'lampu hijau' bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk merevisi target penjualan listrik di 2013. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuturkan dengan melihat kinerja triwulan satu perusahaan tersebut, tak ada alasan revisi dilakukan.
"Kalau dari tiga bulan pertumbuhannya, kelihatannya tidak perlu direvisi. Bila seperti sekarang, target mungkin cukup sembilan persen seperti APBN," kata Dirjen Listrik Kementerian ESDM Jarman, Kamis (25/4).
Tapi, ia tak menampik potensi kenaikan target tetap bisa terjadi. Apalagi penjualan listrik tak hanya bergantung pada kinerja perseroan saja, tapi juga harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Pasalnya penggunaan minyak bumi masih mendominasi energi pembangkit listrik. Belum lagi pembelian dilakukan dalam dolar AS bukan dalam rupiah.
"Kalau dikatakan kurs berubah, ICP berubah, ya bisa saja kita ubah," tambahnya. Namun, hal ini tetap harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan.
Sementara itu menurut pengamat listrik dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa situasi sekarang memang belum tepat bagi PLN untuk menaikkan target penjualan. "Kok baru bulan keempat sudah berbicara revisi saja," katanya.
Ia menuturkan kalau indikatornya sembilan bulan, mungkin bisa saja langkah revisi diambil. "Tapi ini terlalu cepat dan belum kritis," tegasnya.
Lagipula bila kenaikan target penjualan yang diambil, otomatis anggaran subsidi pemerintah untuk listrik semakin besar. Ini alhasil akan menambah beban anggaran.
Ia menuturkan hal tersebut justru menimbulkan masalah baru. Di antaranya seperti sumber dana mana yang bisa dialokasikan untuk membayar subsidi yang kemudian menjadi piutang PLN ke pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika