REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Komisi Pemilihan Umum Venezuela (CNE) memenuhi sebagain permohonan pemerintah untuk melakukan audit ulang perolehan suara pemilihan presiden 15 April lalu. Otoritas penghitung suara itu menjadwalkan audit akan dilakukan pekan mendatang.

BBC News melansir desakan oposisi untuk melakukan pemilu ulang adalah melanggar hukum dan ditolak. Namun, situasi politik di ibu kota Venezuela saat ini mendesak transparansi perolehan suara hasil pemilu nasional, yang dikabarkan penuh kecurangan.

Ketua CNE Tibisay Lucena, audit suara akan dilakukan pekan depan. Tepatnya pada Senin (6/5) mendatang. Setidaknya membutuhkan waktu beberapa pekan untuk mengetahui hasil resmi audit tersebut. ''Selambatnya akan dilakukan sampai 4 Juni mendatang,'' kata Lucena.

Perolehan suara pemilu Venezuela mengantarkan Pejabat Presiden sementara, Nicolas Maduro sebagai pemenang. Maduro unggul tipis dengan selisih 1,8 persen suara dari pesaingnya Henrique Capriles. Maduro resmi menggantikan mendiang Presiden Hugo Chavez yang mangkat bulan lalu.

Kemenangan Maduro mendapat perlawanan dari Capriles. Bekas Gubernur Negara Bagian Miranda ini mengumpulkan massa untuk menolak hasil pemilu. Kerusuhan sempat terjadi dan menimbulkan korban jiwa pascakemenangan Maduro. Capriles mengatakan pesaingnya culas. Tuduhan juga dialamatkan Capriles kepada CNE. 

Menurut Capriles, CNE sudah menjadi lembaga penguasa yang menggagalkan demokrasi. Politikus muda ini mendesak pemilu ulang. ''Audit adalah kebohongan,'' ujar dia, Ahad (28/4). 

Namun, permintaan pemilu ulang juga mendapat pertentangan. ''Kami tidak bodoh. Rakyat Venezuela tidak bodoh,'' kata Capriles dalam Twitter-nya seperti dikutip BBC News, Senin (29/4). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika