REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hasil FS (Feasibility Study) tentang wilayah yang cocok untuk bandara internasional yang dilakukan Angkasa Pura bekerja sama dengan UGM dan lembaga penelitian dari India menunjukkan, dari tujuh wilayah, yang mendapat nilai tertinggi (red. paling cocok) adalah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo.
"Hasil FS sudah final yakni dari tujuh lokasi calon bandara internasional yang dikaji, ternyata hasil score tertinggi yang adalah di Kecamatan Temon," kata Wakil Bupati Temon Sutedjo pada wartawan, di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (2/5).
"Jadi kalau melihat hasil FS, ya hanya satu kecamatan Temon saja yang cocok. Tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan pembebasan tanah karena kami masih menunggu IPL (Izin Penetapan Lokasi) yang diajukan oleh PT. Angkasa Pura kepada Menteri Perhubungan," tuturnya.
Dia mengakui tanah di wilayah Temon tersebut memang sebagian milik Pakualaman Ground (PAG) dan sebagian milik warga masyarakat.
"Kami berusaha lokasi pembangunan bandara internasional ini sejauh mungkin menghindari pemukiman, tapi karena kita belum tahu masterplan atau cengkurungan-nya, maka kami belum tahu secara detailnya apakah lokasi bandara internasional nanti di PAG semua atau ada yang di pemukiman penduduk. Namun kami berharap sejauh mungkin bisa mengrangi lokasi yang digunakan sebagai pemukiman," kata dia.
Kalaupun terpaksa ada pemukiman yang akan digunakan sebagai bandara internasional, Sutedjo menambahkan, akan dipikirkan lokasi lain untuk memindahkan warga terutama yang sudah tidak punya tanah di tempat lain. "Tetapi ini akan dibicarakan nanti. sekarang kami masih menunggu IPL," tutur dia.
Lebih lanjut Sutedjo mengatakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan rencana pembangunan bandara internasional baru di Kulonprogo sudah dilakukan dua kali yakni di rumah dinas Bupati Kulonprogo dan di salah satu rumah penduduk di Desa Glagah.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan bandara internasional di Kulonprogo, tetapi sosialiasinya belum sampai masalah pembebasan lahan karena masih menunggu IPL," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika