REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan kesenjangan pembangunan antardaerah masih terjadi pasca-15 tahun gerakan reformasi di Indonesia.

"Kesenjangan pembangunan antarwilayah terlihat dalam beberapa dimensi, di antaranya masih adanya pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah Jawa-Bali dan Sumatra," kata Pramono Anung Wibowo dalam acara "15 Tahun Reformasi Harapan dan Tantangan" di Jakarta, kemarin.

Pramono mengatakan bahwa data terbaru menunjukkan hampir 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dihasilkan dari Pulau Jawa, 20 persen dari Pulau Sumatra, dan sisanya dihasilkan dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

"Daerah di luar Jawa dan Bali dengan skema kebijakan yang ada sekarang, sepertinya akan terus tertinggal di sektor pembangunan jika tidak ada perbaikan sistem transfer dana dari pemerintah pusat," kata Pramono. Melihat fenomena tersebut, Pramono memandang perlu adanya kemauan politik dari semua penentu kebijakan untuk menata keseimbangan baru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Pramono menyebutkan terdapat enam strategi yang dapat dilakukan, yaitu strategi pembangunan inklusif, pembangunan untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa-Bali, pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah, pembangunan disertai pemerataan dan pembangunan kualitas manusia.

"Di samping mendorong daerah-daerah di luar Pulau Jawa, perlu upaya dan kebijakan-kebijakan politik untuk melakukan pengurangan konsentrasi kegiatan di Jabodetabek," ujar Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika