REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi partai politik kedua yang menyerahkan perbaikan berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah diperbaiki, jumlah bacaleg perempuan yang disetorkan malah berkurang dibanding penyerahan pertama.
"Calon permepuan kemarin 38,9 persen. Sekarang turun jadi 37 persen,' kata Sekjen PBB BM Wibowo di kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/5).
Berkurangnya calon perempuan itu, menurut Wibowo, disebabkan beberapa calon permepuan tidak mampu melengkapi berkas yang diwajibkan KPU. Sehingga terpaksa diganti dengan calon laki-laki. Namun dipastikan keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) bisa dipenuhi.
Secara keseluruhan, total bacaleg yang diserahkan PBB juga berkurang. Sebelumnya, PBB menyerahkan 552 bacaleg. Usai finalisasi, PBB hanya menyetorkan 550 nama. Pada masa perbaikan PBB melakukan perubahan pada 198 nama.
Perubahan itu meliputi pergantian nomor urut, perubahan dapil, dan penggantian calon. Beberapa calon pada nomor urut satu juga diganti. Ini dilakukan pada delapan dapil.
"Calon kami ganti karena ada yang mundur, ada yang meninggal, dan ada yang tidak mampu memenuhi syarat administrasi," jelas Wibowo.
Dari 198 nama yang mengalami perubahan, menurut Wibowo, terdapat 93 nama baru. Nama-nama itu sebelumnya tidak diajukan PBB pada penyerahan berkas bacaleg yang pertama.
Terdapat nama-nama populer di antara nama baru tersebut. Misalnya, istri Antasari Azhar, Ida Laksmiwati yang ditempatkan di Dapil Sumsel I nomor urut 2. Kemudian mantan asisten Abdurrahman Wahid (Gus Dus), Priyo Sambadha, Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana yang mundur dari Partai Demokrat dan bergabung dengan PBB. Serta putri Susno Duadji, Liliani Hermaningtyas yang menggantikan ayahnya di Dapil Jabar I.
Penyerahan berkas perbaikan bacaleg berakhir hari ini. Sesuai PKPU nomor 6/2013, partai peserta pemilu wajib menyerahkan perbaikan terhadap berkas bacaleg untuk kemudian ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika