REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menilai kisruh persoalan kartu Jakarta sehat (KJS) yang terjadi di Pemprov Jakarta, seharusnya tak terjadi. Mengingat, APBD Jakarta nilainya sangat besar, mencapai Rp 50 triliun.

Seharusnya, dengan APBD sebesar itu bisa mengatasi persoalan kesehatan warganya.

"Anggaran besar, tapi KJS tetap menuai persoalan," ujar dia kepada Republika, Selasa (28/5).

Purwakarta saja sebagai daerah kecil serta APBDnya hanya Rp 1,3 triliun, sebut dia, mampu mengurusi persoalan kesehatan warganya. Apalagi, seluruh warga baik dari kalangan miskin atau kaya semuanya diberi hak kesehatan yang sama.

Mereka bisa berobat dan dirawat di 11 rumah sakit dengan biaya gratis. Sebab, pemkab telah bekerjasama dengan 11 rumah sakit tersebut.

"Jadi, persoalan JKS tersebut sangat ironi. Seharusnya, dengan anggaran yang sebesar itu tak ada masalah dengan kesehatan warganya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika