REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengusaha kontruksi di Jawa Barat (Jabar), masih banyak yang belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomia Asean (MEA) pada 2015 nanti. Dari sekitar ribuan pengusaha jasa kontruksi yang ada di Jabar, yang sudah siap menghadapi pasar bebas Asean ini hanya sekitar 10 persen.
‘’Pengusaha, yang sudah siap menghadapi MEA sekitar 10 persen. Gapensi (Gabungan pengusaha kontruksi Indonesia) di Jabar saja, sekitar 3.500,’’ ujar Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah Jabar, Indrato kepada wartawan, Senin (3/6).
Menurut Indrato, saat ini pengusaha jasa kontruksi memang masih banyak yang berpikir lokal. Jadi masih berpikiri regulasi dan protect. Padahal, sebenarnya sudah bukan eranya lagi. Pengusaha, harus profesional. Ini lah, yang harus ditingkatkan dari semua pengusaha yang ada di Jabar menghadapi MEA tahun 2015 mendatang. Makanya, pihaknya menghadap ke Gubernur Jabar untuk pembinaan.
‘’Kami ke gubernur, supaya ada kolaborasi maupun attensi yang penuh dari gubernur untuk jasa kontruksi. Bagaimana pun juga, Jabar barometer serelah DKI,’’ katanya.
Intinya, kata dia, untuk menghadapi MEA semua pengusaha harus disiapkan dengan meningkatkan profesionalisme mereka. Kalau tidak siap, nantinya kontraktor asing bisa masuk ke semua kabupaten/kota Jabar. ‘’Kami perlu pembinaan intensif untuk menghadapi MEA itu,’’ katanya.
Konkrit pembinaan yang akan dilakukan, kata dia, meningkatkan professional semua pengusaha agar mereka siap. Kasarnya, kata dia, membentuk pengusaha agar jangan cengeng. Peningkatan profesionalisme tersebut, berkaitan dengan tenaga ahli, sumber daya manusia, pendidikan dan lain-lain. ‘’SDM, terutama perlu ditingkatkan. Apalagi, kan Jabar gudangnya perguruan tinggi,’’ ujarnya.
Jangan sampai, kata dia, SDM Jabar kalah dengan provinsi lain. Oleh karena itu, lembaga sertifikasi yang dibentuknya, anggotanya ada dari berbagai unsur. Termasuk, akademisi, ikatan konsultan, dan dari pemerintah.
Provinsi Jabar, menurut Indrato, baru membentuk unit sertifikasi badan usaha. Karena, selama ini Jabar tidak memiliki lembaga tersebut. Sertifikat badan usaha (SBU) di Jabar yang akan diterbitkan, kata dia, sekitar 14.015 ribu dari sekitar 7 ribu badan usaha jasa kontruksi. ‘’Ini, yang kami harus dikejar untuk menerbitkan sertifikasi mereka agar sesuai jadwal. Kemarin kan, ada pilgub, jadi tertunda karena masalah politik,’’ ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika