REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tak terkejut terhadap penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota koalisi pemerintah, terhadap kebijakan kenaikan BBM.
"Sudah biasa, bukan isu, bukan sesuatu yang 'surprise' (mengejutkan). Dinamika pembahasan menolak, itu kan biasa. Namanya dinamika politik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengharapkan agar semua pihak tetap dingin dalam masalah tersebut, mengingat hal ini bukan hanya menyangkut BBM namun juga APBN.
"Karena menyangkut APBN, ini bukan hanya persoalan pemerintah, DPR dan lembaga-lembaga negara, ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," katanya.
Wakil ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan sekretariat gabungan (Setgab) perlu menegakkan disiplin agar koalisi partai politik dalam pemerintah tersebut dapat bertindak kompak dan sejalan.
Agung mengatakan hal itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menjawab pertanyaan terkait penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kini tengah diajukan ke DPR melalui RAPBN P 2013.
"Saya kira harus dipikirkan bareng-bareng. Tapi menurut saya penegakan disiplin penting sebab tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau kayak gini terus," katanya.
Ia mengemukakan sebagai sesama anggota koalisi, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan, harus turut serta berpartisipasi menyukseskan kesepakatan-kesepakatan yang ada.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik optimistis bahwa PKS akan sepakat terhadap kebijakan tersebut pada paripurna mendatang karena menyadari pentingnya hal itu bagi masyarakat miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika