REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan sudah dikeluarkan dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh pihak istana. 

"Pertengahan pekan lalu seseorang dari pihak istana sudah beri tahukan kepada salah seorang menteri PKS. Bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi istilahnya," kata Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Istana, lanjutnya, berjanji akan mengirimkan surat tertulis dari SBY pada Sabtu kemarin. Namun, hingga Senin malam, surat tersebut tidak juga diterima DPP PKS. 

Padahal, majelis syuro melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sudah berencana untuk membahas hal tersebut. 

"Tidak ada surat dari yang bersangkutan. Maka itu, acara majelis syuro yang rencananya rapat hari ini dibatalkan kembali," ungkap anggota Komisi III DPR tersebut.

Meski belum ada pernyataan tertulis, PKS menganggap pernyataan lisan dari orang yang enggan disebutkan namanya oleh Fahri sebagai informasi yang valid. Karena itu, PKS masih menunggu pemberitahuan secara resmi oleh SBY.

Apalagi, pernyataan lisan itu sudah diperkuat dengan sikap setgab yang tidak mengundang PKS menghadiri rapat pada Selasa (11/6) malam. 

"Itulah sebabnya kami mengerti kalau tadi malam, setgab lakukan rapat kami tidak ada pemberitahuan sama sekali," ujarnya.

Ia menganggap sikap setgab sekaligus memverifikasi dan membenarkan informasi bahwa pekan lalu PKS sudah dikeluarkan oleh setgab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika