REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah agar RAPBNP (Perubahan) 2013 dapat segera disetujui oleh DPR dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat kecil.
Hal itu disampaikan oleh Syarif di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggarisbawahi kemendesakan persetujuan DPR terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) yang di antaranya mengakomodasi rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan alokasi dana kompensasi rakyat miskin.
"Yang menjadi prioritas pemerintah sekarang adalah bagaimana agar RAPBNP itu bisa cepat disetujui oleh DPR kemudian dilaksanakan sehingga rakyat mendapatkan manfaat," katanya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai sikap PKS, Syarif yang juga merupakan Ketua Harian Partai Demokrat mengaku kecewa terhadap sikap partai itu yang berseberangan dengan pemerintah.
"Karena ini kan untuk kepentingan rakyat, rakyat miskin. Kita maunya BBM itu yang menerima manfaatnya rakyat miskin, harus tepat sasaran," ujarnya.
Namun ia menolak mengonfirmasi status PKS dalam koalisi, sekalipun pada rapat tertutup koalisi pemerintah, Selasa malam (11/6), di Jakarta Convention Center (JCC), membahas RAPBNP.
Tidak tampak satupun perwakilan PKS begitu juga dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Rabu (12/6).
"Saya tidak tahu (PKS dikeluarkan--red). Pembahasannya hanya bahwa kami kecewa terhadap sikap itu," katanya.
Ia mengatakan kasus PKS akan dikaji kembali setelah pembahasan RAPBNP selesai dan pemberian kompensasi berjalan. Hal senada disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C Sutardjo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengatakan koalisi belum mengambil keputusan tertentu terkait nasib PKS. "Kami menunggu mereka (PKS) keputusannya seperti apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika