REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – DPP Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) mengubah kepengurusan partai dengan menonaktifkan Ketua Umum, Yusuf Humaidi dan memberi wewenang Penanggung Jawab Sementara (PJS), Emil El Juhdi tangani keperluan administrasi.
Ketua DPP PPNUI Bidang Organisasi, Zawawi Suadi mengatakan, perombakan kepengurusan tersebut dinilai sesuai aturan dasar partai karena melalui rapat pleno bersama dewan pengawas internal Rabu (12/6) lalu. Dia juga mengatakan, pihaknya turut mengundang Yusuf, hanya saja dia tidak ikut hadir.
“Keputusan rapat itu, kami tidak memecat Yusuf, hanya menonaktifkan sementara waktu,” kata Zawawi di gedung kantor KPU Jatim, Jumat (14/6).
Mengenai keperluan di Surabaya, Zawawi mengatakan, hendak memberikan berkas hasil pleno tersebut ke KPU. Dia juga mengklaim, surat keputusan dukungan terhadap pasangan incumbent Soekarwo–Saifullah Yusuf sudah dinyatakan sah melalui tanda tangan PJS ketua umum dan sekjen DPP partai.
Sebelumnya, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad menganjurkan, untuk dukungan parpol yang masih simpang siur, para bakal pasangan calon dapat memperjelasnya dengan membentuk kepengurusan baru.
Kemudian dia juga akan mengecek aturan dasar rumah tangga partai yang mengizinkan perwakilan sekjen untuk tanda tangan dalam surat dukungan. "Kami akan cek usai pleno kedua hari minggu besok," ujarnya,
Sedangkan, Ketua Bidang OKK DPP PK Danu Indriadi mengatakan, aturan dasar rumah tangga PK menganut asas dwi tunggal yaitu, ketua umum dan sekjen. Dia juga membantah bila proses pengambilan keputusan surat penegasan dukungan melalui rapat pleno, sebab tanpa undangan ke semua pengurus partai.
Sebelum PPNUI, Danu lebih awal datang ke KPU Jatim untuk memberikan surat pernyataan klarifikasi soal penegasan dukungan tersebut. Selain itu, pihaknya juga melaporkan dugaan pemalsuan tandatangan ketua DPD PK ke Polda Jatim.
“Terlapornya adalah SK atas nama Ahmad Isa Noercahya, yang menyatakan dukungan pada Kofifah,” kata Danu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika