REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri meminta maaf atas sejumlah pernyataan mereka selama ini kala menanggapi keinginan Polwan untuk berjilbab. Beberapa pernyataan anggota polisi terkesan tidak memberikan ruang bagi polwan untuk berjilbab karena sejumlah alasan dinilai terlalu ditanggapi negatif.

"Tidaklah, masa kami mau menyinggung masyarakat. Masyarakat justru nomor satu yang kami hargai," ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo, di Gedung Parlemen, Selasa (18/6).

Timur mengatakan, permintaan mengenai penggunaan jilbab yang diminta oleh polwan sudah masuk dalam penggodokan aturan baru Polri. Nantinya, kata dia, peraturan mengenai seragam Polri ini akan dibuat untuk menggantikan Surat Keputusan (Skep) yang lama.

"Masukan ini justru sangat bagus untuk membangun Polri. Kami tidak akan membiarkan menjadi polemik. Akan segera kami tampung, ok," ujar orang nomor satu di Korps Tri Brata ini.

Sebelumnya, Polri menanggapi halus namun tajam seputar permintaan polwan yang ingin berjilbab. Alasan memengaruhi anggaran, dipersilakan keluar saja dari kepolisian, hingga ancaman sanksi bagi Polwan yang nekat berjilbab menjadi jawaban Polri.

Polri mengatakan, Skep://702/2005 mengenai aturan seragam tidak memfasilitasi polwan untuk berjilbab. Sehingga, mau tidak mau seluruh anggota harus mengikuti aturan yang ada, termasuk para polwan yang ingin berjilbab, selama aturan tidak diubah niat mulia tersebut masih harus dipendam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika