REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mempersoalan menteri-menteri mereka yang ingin tetap bertahan di lingkaran kekuasaan. Bagi PKS jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden sekaligus hak individu masing-masing kader. "PKS menyerahkan kepada menterinya. Karena itu amanah dia," kata anggota Majelis Syuro DPP PKS, Refrizal kepada wartawan di Jakarta, Ahad (23/6).
Refrizal menyatakan partainya tidak ingin mencampuri kebijakan politik SBY soal nasib menteri mereka di kabinet. PKS juga tidak akan banyak protes bila kemudian SBY benar-benar mengeluarkan mereka dari keanggotaan Sekretariat Gabungan (Setgab). "Tidak masalah (dikeluarkan Setgab). Setgab kan tidak mesti selalu sama dengan pemerintah," ujar Refrizal.
Kebijakan politik SBY mempertahankan menteri PKS di kabinet tidak akan bisa memecah belah soliditas internal PKS. Pasalnya, imbuh Refrizal, perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet yang mendukung kenaikan harga BBM dengan sikap Fraksi PKS di DPR yang menolak kenaikan harga BBM sudah dipahami para kader PKS. "Biarkan saja kalau mau mengadu domba. Tidak akan berpengaruh apa-apa," katanya.
Refrizal menjelaskan selama ini PKS menerapkan etika politik yang jelas soal posisi kader mereka di kabinet. Menurutnya para para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik. Mereka tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu presiden.
Kondisi tersebut kata Refrizal berbeda dengan partai-partai lain. Menurutnya kebanyakan partai justru memanfaatkan posisi publik untuk mengejar jabatan-jabatan politik di partai. “Pak Hatta Rajasa jadi Ketua Umum PAN setelah menjadi menteri. Pak SBY jadi ketua umum setelah menjabat presiden,” kata Refrizal.
Etika yang dijalankan PKS semestinya menjadi bahan acuan presiden sebelum mendepak PKS dari koalisi. Refrizal menyatakan selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR.
SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. “Cara berpikir SBY tidak nyambung,” ujarnya.
Refrizal percaya ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Menurutnya selama ini posisi menteri PKS sudah menjadi incaran partai-partai politik lain di kabinet. “Memang ada yang mengincar kursi itu. Tapi kita tidak permasalahkan. Semua terserah presiden,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika