Senin 24 Jun 2013 21:43 WIB

SBY Sindir Pejabat Pengungkap Perusahaan Pembakar Lahan di Riau

Rep: Esthi Maharani/ Red: Mansyur Faqih
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono (kanan)
Foto: Antara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SB) menyindir pejabat yang mengungkap nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan gambut. Menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. 

"Dari apa yang saya pantau setiap hari, ada pernyataan dari sejumlah pejabat yang menurut saya tidak semestinya disampaikan seperti itu," katanya, Senin malam (24/6). 

Menurutnya, pengungkapan nama perusahaan itu belum tentu benar. Karena masih perlu dicek. Ia menilai, ketika diungkapkan kepada publik, hal tersebut malah menjadi persoalan. SBY pun meminta agar jajaran pemerintah Indonesia tidak memberikan pernyataan yang tidak semestinya.

"Kalau ada perusahaan lalai, apalagi menyebut namanya jelas tidak diperlukan seperti itu. Sama halnya menyebutkan perusahaan asing yang dimiliki tetangga kita, itu juga tidak diperlukan," katanya. 

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah konsentrasi untuk mengatasi bencana kebakaran dan asap yang belum bisa tertangani. Padahal sudah satu pekan berlalu. 

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuanya menyebut adanya indikasi delapan perusahaan Malaysia melakukan pembakaran lahan di Riau. Delapan perusahaan itu adalah PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari. 

Tak hanya Menteri Lingkungan Hidup, Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto pun sempat mengungkapkan nama perusahaan yang diduga menyumbang penyebab kebakaran beserta kepemilikan lahan dan titik api. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement