REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta pemerintah daerah memverifikasi data penerima bantuan langsung sementara masyarakat yang bermasalah, atau tidak tepat sasaran.

"Saya sudah mengundang seluruh Sekretaris Daerah untuk menghimpun permasalahan BLSM, sehingga kekeliruan bisa diperbaiki," kata Mendagri di Bengkulu, Kamis (4/7). Ia mengatakan sudah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan dilakukannya verifikasi nama-nama penerima BLSM sehingga tepat sasaran.

Kekeliruan data yang ada saat ini menurutnya dibenahi bersama-sama mulai dari tingkat desa hingga ke penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak. Selain itu, sejumlah daerah menurut Menteri sudah mengusulkan menyalurkan BLSM bagi warga miskin yang tidak masuk data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui APBD daerah setempat.

"Ada daerah yang bersedia menanggulangi BLSM untuk masyarakat miskin yang tidak masuk data TNP2K, nanti akan saya buatkan surat keputusan sebagai dasar untuk mengalokasikan dari APBD," katanya menerangkan.

Menteri mengharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu juga dapat melakukan hal serupa. Kepada masyarakat mampu yang tercatat sebagai penerima BLSM, menteri mengimbau agar dengan kesadaran sendiri memberikan dana itu kepada rumah tangga yang berhak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika