REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN- Sekjen PBB Ban Ki-moon Kamis (4/7) mendesak kepada menteri luar negeri Mesir pemerintahan harus "segera dikembalikan" kepada kekuasaan sipil di negara itu setelah militer menggulingkan presiden Mohamed Moursi, kata seorang juru bicaranya.
Ban juga mengulangi kembali kecaman internasional atas tindakan militer terhadap pemimpin yang pertama dipilih secara bebas ketika ia berbicara dengan Menlu Kamir Amr, kata juru bicara PBB Eri Kaneko.
Ban, yang sedang mengunjungi Kopenhagen, menurut Kaneko sangat cemas atas intervensi militer dalam masalah-masalah sipil dan konstitusional. "Ia menegaskan kekuasaan perlu segera dikembalikan kepada pemerintah sipil di Mesir berdasarkan satu peta jalan yang jelas bagi pemilu," tambah juru bicara itu.
Sekjen juga menyerukan pihak berwenang Mesir "melindungi hak asasi manusia dasar bagi semua rakyat Mesi , termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul.
"Ia juga juga menyerukan untuk mengakhiri semua aksi kekerasan, terutama tindakan pelecehan seksual terhadap wanita. Ban menyerukan dialog perdamaian yang melibatkan semua kelompok politik Mesir untuk mencari satu jalan
kemajuan," kata juru bicara itu.
"Sekjen PBB itu menegaskan dukungan PBB bagi satu pemerintah yang bertanggung jawab penuh kepada rakyat Mesir dan mendukung aspirasi-aspirasi rakyat Mesir. Sebelumnya Ban mengemukakan kepada wartawan di ibu kota Denmark itu bahwa pesannya adalah harus segera kembali pada pemerintah sipil setelah militer bertindak terhadap Mursi, Rabu.
"Kita menuju ke satu situasi rawan (dan) tidak jelas," kata Ban kepada wartawan. Ia mengatakan rakyat Mesir perlu mencari landasan bersama untuk bergerak maju" tanpa "ancaman-ancaman atau gangguan dan (sementara) melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul."
Para pemimpin dunia bersatu menyerukan kembalinya demokrasi di Mesir, tetapi banyak yang tidak mengecam penggulingan pemimpin Islam itu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama termasuk di antara para pemimpin yang menjauhkan diri untuk menyebut kejadian itu satu kudeta sementara mendesak pengembalian segera kepada pemerintah sipil yang dipilih.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika