REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Partai Salafi di Mesir, An-Nour, pada Sabtu (6/7), menolak penunjukan Mohamed ElBaradei, pemimpin blok oposisi --Front Penyelamatan Nasional, sebagai perdana menteri sementara di negeri tersebut. Demikian kata kantor berita resmi Mesir MENA.
''Tindakan itu akan memperdalam "polarisasi,'' kata Wakil Ketua An-Nour, Bassam Ez-Zarqa, sebagaimana dikutip MENA.
Sementara Partai Kebebasan dan Keadilan --sayap politik Ikhwanul Muslimin, asal presiden terguling Muhammad Mursi-- juga menolak pencalonan tersebut. Demikian kata harian resmi Al-Ahram dalam edisi daring.
ElBaradei secara resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara negeri itu. Dia diangkat pada Sabtu pagi (6/7) dan bertugas membentuk pemerintah peralihan. Ia dilaporkan telah mundur dari jabatan ketua Partai Ad-Dostour pada hari yang sama.
''Jabatan perdana menteri telah kosong sejak penggusuran Mursi pada Rabu (3/7) bersama pemerintahnya, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Hesham Qandil,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad.
Sementara itu, Reuters melaporkan Ikhwanul Muslimin percaya pemerintah Barat sepenuhnya mendukung penggulingan Mursi oleh militer. Keputusan yang katanya akan menyulut kebencian terhadap Amerika Serikat dan Eropa dan akhirnya akan berbalik terhadap mereka.
Mohamed El-Beltagi, politikus senior Ikhwanul Muslimin, mengatakan setiap orang akan kalah, termasuk Barat, dari kekerasan yang dapat merebak akibat penggulingan Mursi.
"Kami merasa, dengan penyesalan sangat besar, masyarakat internasional ikut campur dengan mengakui dan mendukung kudeta militer," kata El-Beltagi dalam wawancara dengan Reuters.
"Ini menghidupkan lagi rasa benci terhadap negara Amerika dan Eropa yang selalu mendukung rejim yang kejam terhadap bangsa yang mencari kebebasan," katanya.
Pernyataannya menunjuk kepada kemarahan umat Muslim terhadap negara Barat mengenai kegagalannya untuk menghukum militer yang menggulingkan Mursi dalam tindakan yang disulut oleh protes massa terhadap kekuasaannya.
Bagi umat Muslim Mesir, kebijakan Barat terhadap penggulingan Mursi menandai kembalinya standar ganda era Horsni Mubarak. Selama 30 tahun kekuasaan Mubarak, Mesir menerima bantuan bernilai miliaran dolar AS dari Eropa dan Amerika Serikat, tapi membuat sedikit atau tak membuat kemajuan ke arah demokrasi.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menahan diri dari menyebut penggulingan Mursi oleh militer sebagai kudeta. Sebutan yang akan mengakibatkan sanksi terhadap negara yang memiliki kepentingan strategis. Mesir berada di persimpangan tiga benua dan berbatasan dengan Israel.
Amerika Serikat, yang memberi sumbangan 1,3 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer buat Mesir setiap tahun, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa di Mesir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika