REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) setiap harinya memperoleh 3.500 hingga 4.000 laporan terkait penyaluran kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurut Direktur UKP4, Mardianto Jatna, dari seluruh laporan tersebut sebagian besar terkait proses penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Indonesia.

"Aduan ini adalah yang masuk ke nomor aduan kami 1708 setelah pencairan BLSM 22 Juni lalu," ujarnya saat workshop penguatan komunikasi lembaga negara dengan media di Yogyakarta, Ahad (7/7).

Menurutnya, aduan terkait BLSM ini memang mendominasi aduan tentang layanan publik ke UKP4 tersebut. Jumlah aduan yang masuk ke UKP4 terkait layanan publik sendiri setiap harinya mencapai 7.000 hingga 8.000 aduan. Dari jumlah itu sebagian besar terkait BLSM saat ini. Aduan BLSM yang masuk ke UKP4 sendiri menurutnya, lebih banyak terkait penyaluran dana tersebut yang salah sasaran. "Banyaknya adalah pembagian kartu penjaminan sosial (KPS) yang tidak tepat sasaran sampai yang menanyakan penggunaan KPS tersebut," katanya.

Aduan tersebut kata dia, sudah disampaikan dalam rapat bersama tim penyaluran kompensasi BBM yang diketuai langsung Wakil Presiden Boediono. Menurutnya, aduan tersebut juga sudah di disposisikan ke masing-masing lembaga terkait untuk dilakukan penanganan.

Di Daerha Istimewa Yogyakarta (DIY), kata Mardianto, aduan yang masuk ke UKP4 terkait penyaluran BLSM baru 24 aduan. "Sebagian besar juga terkait penyaluran KPS yang tidak tepat," jelasnya. Aduan ini kata dia, dijadikan bahan dasar untuk sosialisasi BLSM tahap berikutnya.

UKP4 sebagai bagian dari tim penyaluran kompensasi kenaikan BBM terus membuka masukan dan menampung aduan dari masyarakat terkait hal tersebut. Pihaknya membuka nomor aduan 1708 untuk menampung aduan masyarakat tersebut. "Untuk DIY memang belum banyak karena mungkin mereka belum tahu nomor aduan tersebut," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika