REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan pada Selasa (9/7) memprotes keras pengulangan klaim Jepang terhadap kepulauan paling timur Seoul, Dokdo, dalam laporan tahunan pertahanan.  Laporan tersebut menandai kemunduran terbaru hubungan berduri dwipihak, meskipun mereka menggelar pertemuan diplomat pada pekan lalu.

Protes itu terjadi tak lama setelah Jepang menegaskan klaimnya atas Dokdo di laporan tahunan pertahanan, yang diterbitkan pada hari sebelumnya. Kementerian luar negeri Seoul memanggil Kurai Takashi, wakil kepala misi Jepang di Seoul, dan mengajukan protes.

Klaim periodik Jepang atas kedaulatan Dokdo menggarisbawahi kesulitan Korea Selatan dalam menghadapi upaya memperbaiki hubungan dingin mereka.

Korea Selatan "memprotes keras atas dimasukannya kembali klaim teritorial Jepang atas Dokdo, yang jelas itu wilayah adat Korea dalam hal sejarah, geografi, dan hukum internasional, ke dalam Pertahanan Jepang 2013," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cho Tai-young dalam pernyataan.

Cho mendesak Jepang "untuk mengambil tindakan korektif" dan "sekali lagi memperjelas fakta jelas bahwa Dokdo adalah wilayah adat Republik Korea (Korea Selatan) yang memiliki kedaulatan teritorial penuh, dan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi setiap klaim Jepang untuk wilayah itu."

Kementerian pertahanan Seoul juga mengajukan protes terhadap Tokyo atas pengulangan klaim pulau Korea Selatan itu.

"Pemerintah Jepang tidak akan mampu untuk lebih mengembangkan hubungan militer bilateral dengan Korea Selatan jika tidak menyerahkan klaim Dokdo," kata kementerian itu dalam pernyataan.

"Kami tegas akan menanggapi setiap upaya untuk menantang kedaulatan Korea Selatan atas Dokdo dan menjaga ketat wilayah kami," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika