REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sekretaris Fraksi PDIP di MPR, TB Hasanuddin, dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Fraksi PDIP MPR, mengatakan dalam era reformasi ini banyak persoalan. Menurutnya dalam era reformasi ada hal yang tidak kita inginkan, yaitu semakin merajalelanya praktik KKN.

"Dalam era reformasi korupsi semakin merajalela," kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (22/12).

Dalam masa Orde Baru, kata dia, korupsi hanya berada di lingkaran presiden. Namun sekarang, korupsi lebih parah berada di sekitar Presiden hingga ke tingkat bawah. 

Dalam sarasehan tersebut, Fraksi PDIP ingin menjaring masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Fraksi PDIP menginventarisasi 15 hal untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan.

Dari 15 hal itu dikerucutkan menjadi empat hal. Pertama, meningkatkan peran MPR. Kedua, menghidupkan kembali GBHN, GBHN ingin dimasukkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada tahun 2018 diharapkan keinginan itu tercapai sehingga pada tahun 2019 Presiden tak membuat visi dan misi pembangunan sendiri-sendiri namun mengacu pada GBHN yang ada.

Ketiga, penguatan sistem presidensil, dan keempat, menghidupkan sistem ekonomi Pancasila.