REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Santoso menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alais Jokowi terlalu boros dengan anggaran yang dialokasikan untuk operasional dia Rp 34 juta per hari.

Santoso mengatakan tidak perlu seorang pemimpin yang pro rakyat membutuhkan anggaran yang besar hanya untuk bertemu warganya. 

"Lebih baik dananya secara langsung digunakan untuk program yang lebih bermanfaat," katanya kepada Republika di Jakarta, Ahad (21/7).

Santoso khawatir anggaran sebesar Rp 26 miliar per tahun tersebut digunakan hanya untuk pencitraan Jokowi saja. Menurutnya APBD perubahan 2013 akan dihapus atau tidaknya merupakan kewenangan Komisi A.

Dia mengatakan APBD berikutnya tidak digunakan hanya untuk kepentingan gubernur DKI Jakarta. Tetapi anggaran yang berasala dari masyarakat sepatutnya untuk kepentingan warga DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus menambahkan sebaiknya BPK dilibatkan untuk mengusut dana operasional yang digunakan Gubernur DKI Jakarta untuk blusukan.

Menurutnya, blusukan yang dilakukan jokowi tidak ada faedahnya. "Itu dana simulan, karena daripada untuk blusukan lebih baik disumbangkan secara langsung," ujar Alaydrus.

Dia mengatakan jika dana operasional tersebut besarnya wajar dan digunakan secara jelas Ahmad yang juga anggota Fraksi Demokrat mengatakan tidak masalah. Namun, jika masyarakat menilai ada kecurigaan dalam penggunaan anggaran tersebut maka BPK berhak memeriksa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika