REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Oposisi Suriah pada Selasa (23/7) menyambut baik keputusan Uni Eropa (UE) untuk memasukkan sayap militer Hizbullah ke daftar hitam. Di sisi lain, pemerintah Suriah sendiri mengecam langkah UE itu yang dianggap hanya akan menolong Israel.
Koalisi Nasional mengatakan dicantumkannya Hizbullah ke daftar hitam merupakan langkah yang tepat dan menegaskan pentingnya Uni Eropa mengambil langkah-langkah untuk menghentikan milisi melakukan campur tangan di Suriah. Para petempur Hizbullah, yang didukung oleh Iran, ikut berperang di Suriah bersama pasukan Presiden Bashar al-Assad.
Namun, menteri luar negeri Suriah mengecam keputusan Uni Eropa yang memasukkan sayap militer kelompok Syiah Lebanon itu ke dalam daftar teroris. "Suriah sangat mengecam keputusan itu dan kekuatan-kekuatan di baliknya karena (keputusan tersebut) menargetkan masa depan dan masa kini bangsa Arab dan menolong rencana-rencana Israel di kawasan," kata sebuah pernyataan yang dilansir dari AFP.
Kelompok oposisi utama juga mendesak agar para pejabat Hizbullah diseret ke pengadilan atas kejahatan-kejahatan teroris yang mereka lakukan di wilayah Suriah. "Dunia yang bebas harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap para pemimpin, anggota dan pendukung Hizbullah, yang mengambil bagian dalam pertumpahan darah di Suriah," kata pihak Koalisi.
Para petempur Hizbullah dan tentara Presiden Bashar pada bulan lalu merebut kembali bekas benteng pertahanan Qusayr di Suriah pusat setelah berlangsungnya pertempuran mematikan dengan para pemberontak. Damaskus maupun Hizbullah tidak mengakui keberadaan oposisi di Suriah dan telah lebih dari dua tahun menyalahkan terjadinya kekerasan di negara tersebut kepada konspirasi yang didukung pihak asing.
Keputusan yang dikeluarkan Uni Eropa pada hari Senin itu muncul setelah sejumlah dari 28 menteri luar negeri UE berhasil mengatasi perbedaan di antara mereka bahwa memasukkan Hizbullah ke daftar teroris itu akan semakin menganggu stabilitas di Lebanon, di mana kelompok militan juga diwakili di parlemen dan pemerintahan. Para menteri sepakat bahwa Uni Eropa tetap akan menjaga hubungan politik dan ekonominya dengan Lebanon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika