REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengkritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada satu acara diskusi buku di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (26/7).
"Sebagai partai politik dan organisasi agama, PKS dan HTI tidak tampak perannya ketika kelompok-kelompok minoritas di Indonesia mendapati tindak kekerasan," kata Fajar merujuk kepada buku karya Zuly Qodir 'HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Politik Indonesia'.
Dia mencontohkan PKS dan HTI yang absen dalam kasus diskriminasi yang menimpa jemaah Ahmadiyah dan kaum Syiah di Sampang, Madura. Selain itu, dia menyoroti geliat politik Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang memicu keprihatinan bagi perkembangan politik Islam di masa depan. Terlebih akhir-akhir ini perilaku elite politik Islam sedang mengalami kecaman publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang telah menampar wajah Islam di Indonesia.
"Kasus korupsi yang menimpa petinggi parpol Islam seperti Luthfi Hasan Ishaq bersama koleganya Ahmad Fathanah justru menunjukkan perilaku kontradiktif Islam itu sendiri," katanya.
Dia mengatakan praktik politik yang 'kumuh' tersebut tidak hanya dipraktikkan para politisi pada umumnya tapi juga telah menjamur di kalangan politisi Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya. Pada saat yang sama publik gagal untuk memahami perilaku mereka dalam menjunjung nilai-nilai universal Islam tentang keadilan, keberpihakkan terhadap kelompok tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi dan antidiskriminasi.
"HTI dan PKS merupakan gerakan Islam yang fenomenal. HTI aktif dan progresif menyebarkan paham Khilafah Islamiyahnya di luar panggung politik sedangkan PKS bermain di level kekuasaan dan aktif dalam pemerintahan," katanya.
Dua organisasi Islam itu juga tak jarang menciptakan konflik dengan organisasi-organisasi keagamaan moderat di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. "Konflik itu terjadi di berbagi tingkatan baik elite ataupun akar rumput seperti perebutan masjid, aset organisasi serta pelabelan kelompok tertentu sebagi liberal dan sesat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika